uu jabatan notaris. ntb. uu jabatan notaris

Perubahan UU Jabatan Notaris dilakukan pada tahun 2014 dengan UU 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahkan dalam salah satu kasusnya, notaris menjadi tersangka. Jabatan Notaris memiliki hak honorarium atas pelayanan yang diberikan sesuai kewenangan yang dimilikinya. , dan dipublikasikan pertama kali pada Kamis, 19 Juli 2022. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. iss3. PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH. oleh Undang-undang. negeri sipil yang tunduk pada UU No. 3. Tanggung jawab ialah rambu etika pertama yang harus dijaga. 77, 78! Notaris dan notary. Sejak berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris yang baru ini, melahirkan perkembangan hukum yang. Rincian tugas-tugas dari notaris Indonesia bisa Sedulur lihat di bawah ini. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 (1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Ada sejumlah kewenangan yang dimiliki notaris yang diberikan oleh UU Jabatan Notaris. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik. Jabatan Notaris - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 2. Di satu sisi, notaris wajib memegang rahasia jabatan, seperti disebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Bandung, PT Reflika Aditama, hlm. 2 Tahun 2014, LN No. Peran notaris. Berharap Ikatan Notaris Indonesia Tetap Jadi Wadah Tunggal. Hukum Administrasi Daerah. Hlm. . 4. Hukumonline. Pada Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 Angka 1 menjelaskan. 13. Undang-undang (UU) tentang Jabatan Notaris ABSTRAK: Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu yaitu notaris yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. 2 Teori Kewenangan 3. Laporan Hasil Kunker Panitia Khusus DPR RI mengenai RUU tentang Perubahan atas UU No. Perseroan Terbatas (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas): Perseroan. PELAKSANAAN REVISI ANGGARAN BELANJA MODAL REKOMENDASI BAGIAN PROGRAM DAN HUMAS, DAN BAGIAN UMUM KANTOR WILAYAH . Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) diubah sebagai berikut: 1. Ada beberapa istilah. 23 Erwin dan Arpan, dalam Moh. hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah UU Jabatan Notaris. Nah, di UU yang baru, jangka waktu magang notaris ditambah menjadi 24 bulan. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3)penjelasan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 30 . Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2004. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Pengujian terhadap Undang – Undang Jabatan Notaris telah dilakukan oleh Mahkamah dan. Berbagai rasa tumpah ruah. 03. TLN Nomor 5491, Ps 38. Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Pandam Nurwulan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jln. Masuk akal memang jika timbul pro kontra sebab tak mungkin semua keinginan para anggota ditampung dalam satu undang-undang. UU ini mengatur tentang pengangkatan, pemberhentian, kewenangan, duty, honorarium, akta, dan pengawasan notaris. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Untuk itu notaris memiliki hak cuti. 2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan UU No. iv DAFTAR ISI BAB I Manusia, Masyarakat, Dan Hukum BAB II Ilmu Dan Ilmu Hukum BAB III Konsep Dan Teori Hukum Dalam Hukum Kenotariatan 3. 30 . 7 Prinsip Good Governence BAB IVNotaris/PPAT Otty Hari Chandra Ubayani, S. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU No. Hal terkait Majelis Pengawas adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. 1860:3) atau Peraturan Jabatan Notaris (PJN). Dalam UU ini diatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian; kewenangan, kewajiban, dan larangan; tempat kedudukan, formasi, dan wilayah jabatan notaris; cuti notaris dan notaris pengganti; honorarium; akta notaris, dan pengawasan notaris. Tugas jabatan notaris diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (kedua nya disebut UUJN). 4 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. Tentang UINL. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta,tanggal 28-30 Juni 2013. co. ”. Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,. Kedudukan notaris pengganti berdasarkan Pasal 65 UU Jabatan Notaris adalah notaris pengganti memiliki tanggung jawab yang sama dengan notaris dalam. 2014. Situasi lain sehubungan dengan RUPS yang dicontohkan ketika PT berkedudukan di sebuah kota, sedangkan RUPS-nya hendak dilaksanakan di kota lainnya. Yang benar: Dalam UU Nomor 2. No. com, Jakarta Kasus mafia tanah yang merebak belakangan ini telah menyedot perhatian publik. Dalam melaksanakan tugas kewajibannya Badan tersebut secara fungsional. 3. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak punya sifat memaksa untuk notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa notaris,. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 2014 tersebut mengatakan bahwa tugas . 30 (Undang – Undang Jabatan Notaris) 1. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris. 12 Hal ini telah tegas dinyatakan dalam Pasal 2 UU Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,. Ayat (1) UU Jabatan Notaris yang menyebutkan notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris. Liputan6. Notaris yang dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang berwenang dalam membuat akta otentik. 2 Tahun 2014[2]) pada Pasal 1 Angka 6 dan Bab IX Pengawasan, terdiri atas 4 Bagian, Pasal 67 - 81. (3) Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di. akhir atau penutup akta. UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris UUJN berhasil diundangkan. UU No. Dalam menjalankan. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. DAFTAR NOTARIS YANG TELAH TERKONFIRMASI DALAM SISTEM GoAML PER 7 Oktober 2021. - Telah menjalani magang atau. Notaris memiliki banyak kewenangan, di antaranya melakukan pendaftaran akta hingga mengesahkan tanda tangan yang tertera pada akta. Bambang menuturkan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan masyarakat yang membutuhkan pembuatan akta otentik. Pasal 15 UU No. 29 Ibid, hlm. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 36 UU No. 3. Perlindungan hukum Notaris juga berdasarkan akta yang dibuatnya. Berdasarkan Pasal 15 UU 2⁄2014, Notaris berwenang membuat akta otentik atas segala perbuatan,. Jabatan Notaris, UU No. Setiap Notaris memiliki hak untuk cuti, hak cuti notaris sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 25 UUJN. co. Terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan. Undang-Undang Jabatan Notaris Beserta Perubahannya dalam Satu Naskah dan Pengujiannya di Mahkamah Konstitusi (Uji Konstitusional; Constitutional Review, Judicial Review )Pasalnya, kata Amir, UU Jabatan Notaris yang ada sebelumnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud UU 30/2004 tentang jabatan notaris. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN) secara tegas menyebutkan tentang adanya kewenangan Notaris adalah sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam. 7 18 terjual. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tanggal 4 Juli 2013. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau. kemenkumham. Undang-undang (UU) tentang Jabatan Notaris ABSTRAK: Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu yaitu notaris yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Pihak Notaris sendiri, yang berwenang untuk membuat akta-akta notaril yang bersifat otentik, sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengan diundangkannya UU No. setkab. com Received: 14 Mei 2018; Accepted: 26 Oktober 2018; Published: 17 Januari 2019 DOI: 10. Jumlah penduduk; dan/atau c. 1949. id. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Refika Aditama, Bandung, 2007. UU Jabatan Notaris 1 Naskah. JAKARTA, HUMAS MKRI - Persatuan Jaksa Indonesia (Pemohon I) bersama empat Pemohon lainnya berprofesi sebagai jaksa melakukan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) pada Selasa (25/2/2020) di Mahkamah. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa pengujian Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dalam Putusan Nomor 22/PUU-XVII/2019ntb. Hal terkait Majelis Pengawas adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Jabatan Notaris”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (“UU. Jabatan. Kendati demikian, pro kontra atas undang-undang jabatan notaris yang baru tak terelakkan. Serlika Aprita, Etika Profesi, (Pasuruan: Qiara Media, 2020), hlm. 5491, LL SETNEG: 31 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ABSTRAK: Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum hak‑hak atas tanah, Undang‑Undang Nomor 5 Tahun. H. 55-56. syarat. 183. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 47 18 Soegondo Notodisoerjo, Op. kegiatan dunia usaha; b. Pasal 18 UU No. Loc. Pendirian suatu perusahaan tidak memerlukan izin notaris. 12 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa. 3. Powered by jDownloads. Tinjauan Tentang Notaris 1. . (PP) NO. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Ada yang suka, ada yang tidak. Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Apabila Notaris meninggal . 15-16 11 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 5491, Pasal 15. 10 Tahun 2004). 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan,. PP INI Peduli Bencana Banjir - Bakti Sosial. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 2 Tahun 2014. Notaris berwenang membuat akta pengesahan atas segala perbuatan, perjanjian dan kesepakatan yang diwajibkan oleh undang-undang dan/atau diwajibkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dicatat dalam akta. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai. Utamanya tentang perlindungan yang lebih konkrit berkaitan akta-akta yang dibuat notaris dan notarisnya telah. Menurut Pasal 18 ayat (2) UU Jabatan Notaris, wilayah kerja notaris mencakup seluruh wilayah dalam satu provinsi dari tempat kedudukannya. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4 Teori Perlindungan Hukum 3. (Brinda Anitha Wirastuti . 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS) BERLAKU UNTUK SEMUA JENIS PENAHANAN PADA PASAL 22 KUHAP 1. Persoalan ini pun semakin diperkuat dengan tidak ada solusi dari UU Jabatan Notaris5Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN No. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek, diterjemahkan oleh R. Pengertian profesi notaris tercantum pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU No. , hlm. Subekti dan R. Dalam UU Jabatan Notaris hanya ada satu poin terkait kewajiban etika profesi Notaris yaitu dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yang berbunyi: Pasal 16 (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: a. Definsi yang diberikan oleh UUJNP ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Syarat menjadi notaris adalah sebagai berikut: Warga negara Indonesia yang memiliki bukti sah bahwa dirinya adalah warga negara Indonesia. JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang diajukan oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) serta empat Pemohon lainnya tidak dapat diterima. com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat. Notaris dalam menjalankan kewenangannya mengacu pada Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yaitu: “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan. Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004. Rumusan. Dalam kode etik notaris telah diatur mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap notaris yang menjalankan jabatannya, larangan, pengecualian dan sanksi-sanksi seperti teguran, peringatan, sampai dengan pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan yang terangkum dalam Undang-Undang Jabatan. Sebagai Jabatan UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan JabatanNotaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1. Kemudian, sejumlah gelar dari bidang studi syariah terkait hukum telah diseragamkan ke dalam gelar sarjana hukum. 8. Pasal 4 Menteri dapat melakukan p en ambahan Formasi Jabatan Notaris sesuai kebutuhan di luar Formasi Jabatan Notaris yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) . Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. , Sp. Wujudnya adalah pada UU Jabatan notaris yang berlaku. Dengan demikian, pelanggaran dalam jabatan notaris dapat dikualifikasikan atas pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dan pelanggaran terhadap UU. Tabel Undang-Undang Jabatan Notaris, Perubahan dan Penjelasannya dalam Satu Naskah 1 UU No. pegawai negeri; 2. jumlah penduduk; dan/atau : c. 5Ibid. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasa. Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 30/2004”) selengkapnya menyatakan: Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang – Undang ini mengatur tentang notaris. 000. 30 tahun 2004 tentang Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris. Karena itu, setiap notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan undang-undang,” kata Plh Direktur Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung, Susdiarto saat memberi keterangan dalam sidang pengujian UU Jabatan Notaris yang dimohonkan Kant Kamal. Menurut Pasal 15 UU 2/2014, Notaris mempunyai tugas dan fungsi untuk membuat akta yang disahkan atas segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disyaratkan oleh undang-undang dan/atau dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan dengan jaminan akta otentik. Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UU Notaris) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 2. Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki jam kerja yang tidak terbatas. 3 Tahun 2014, TLN No.